Artikel ini telah dimuat di Seputar Indonesia, Sabtu 29 Mei 2010

KRISIS ENERGI menjadi momok bagi keberlangsungan peradaban manusia di setiap pelosok bumi. Energi, dalam berbagai bentuknya, telah menjelma sebagai penopang peradaban. Alhasil, krisis energi yang terjadi terus menggelayuti benak para pemimpin dunia, ilmuwan, serta aktivis yang peduli.

Manusia yang selama ini sangat tergantung pada bahan bakar fosil dihadapkan pada kenyataan bahwa sumber daya yang ada tak akan bisa mencukupi kebutuhan dunia hanya dalam hitungan puluhan tahun ke depan. Berbagai temuan cadangan baru belum cukup untuk mengimbangi pertumbuhan konsumsi yang terus meroket. Indonesia sebagai mantan jawara eksportir minyak bumi dan gas bumi pun dihadapkan pada kondisi yang sama. Bahkan untuk memenuhi kebutuhan bahan bakar untuk pembangkit, kadang Indonesia kesusahan. Tarif dasar listrik pun kemungkinan naik karena tak sanggup menanggung beban subsidi karena harga minyak bumi yang kembali merayap naik.

Presiden SBY juga sudah menargetkan Indonesia terbebas dari byar-pet dalam tahun ini. Pilihan dijatuhkan pada batu bara, yang juga akan habis, serta energi panas bumi yang sangat potensial, tetapi juga sangat tersebar (scattered) letaknya.

Hanya Langit Batasnya

Belakangan potensi tenaga surya menjadi buah bibir di dunia. Sayangnya di Indonesia sumber energi yang satu ini sering masih dianggap sebagai energi yang ada di awang-awang. Orang pada umumnya baru tahu penggunaan energi surya sebatas pada pemanas air kamar mandi.

Begitu seksinya potensi dari energi surya ini, bahkan pakar geopolitik dan intelijen Amerika Serikat George Friedman dalam buku The Next 100 Years mengatakan bahwa AS akan menjadi penguasa dunia yang tak tertandingi dengan kemampuannya untuk memproduksi energi murah yang tak terbatas dari energi matahari (Friedman, 2009).
Menurutnya saat itu bumi akan kehabisan sumber energi dan AS yang sudah maju lebih dulu dengan proyek pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) mampu kembali menjadi yang terdepan. Lihat saja, saat ini AS bahkan sudah mengembangkan PLTS dengan kapasitas 300 megawatt (MW) di Gurun Mojave, sementara Indonesia masih berkutat pada efisiensi penggunaan energi batu bara. Bahkan Arab Saudi—negara penghasil minyak bumi terbesar— sudah melakukan berbagai riset untuk mengembangkan tenaga surya dengan tujuan menjadi pengekspor energi listrik dari tenaga surya.

Energi surya adalah energi terbarukan dalam konteks sebenarnya. Memang ada beberapa energi terbarukan lain yang dapat diaplikasikan seperti tenaga angin, tenaga air, dan panas bumi, tetapi kesemuanya memiliki kekurangan bawaan yang sulit untuk disiasati.

Misalnya pembangkit listrik tenaga air (PLTA), baik dalam skala kecil atau besar, akan mengubah dan merusak ekosistem. Pembangunan bendungan akan merusak ekosistem existing; saya yakin kita semua masih ingat masalah Bendungan Kedung Ombo yang legendaris itu. Atau kita bisa layangkan pandangan pada bendungan PLTA terbesar di dunia, Three Gorges Dam, yang menghasilkan 18.000 MW. Bendungan ini memiliki potensi untuk merusak lingkungan. Bahkan salah satu pejabat di China mengatakan bahwa seharusnya manusia tidak bisa begitu saja mengorbankan lingkungan hanya untuk kepentingan ekonomi sesaat (Scientific American, Maret 2008). Sementara untuk pembangkit listrik tenaga angin, tantangannya berbeda lagi. Tak semua tempat di Indonesia memiliki embusan angin yang cukup kuat yang cocok untuk memutar turbin pembangkit listrik tenaga angin. Kontinuitas embusan angin pun tak bisa diharapkan untuk konstan.

Memang energi surya ini adalah sumber energi yang tak terbatas. Seperti tergambar pada istilah yang dipakai para ahli di bidang ini dalam menggambarkan potensi tenaga surya, the sky is the limit. Matahari merupakan sumber energi yang diperkirakan mampu bertahan hingga lima miliar tahun lagi. Christian Ngo dan Joseph B Natowitz dalam bukunya Our Energy Future mengatakan bahwa energi matahari adalah sumber energi terbarukan yang akan paling dikembangkan dan dieksploitasi potensinya (2009).

Memang, energi surya bukan berarti tanpa hambatan. Sumber energi ini hanya ada pada siang hari dan jika kondisi cuaca sedang buruk, sinar matahari terhalang masuk. Namun gagasan—yang sekarang dipandang gila—mengenai sistem pembangkitan photovoltaic (PV) di orbit stasioner bumi adalah suatu hal yang menggiurkan. Saya cukup yakin manusia dapat mencapai tingkat ilmu itu hanya dalam puluhan tahun ke depan.

Independensi Listrik

Selama ini pola pikir pemerintah selalu terfokus dalam membangun berbagai pembangkit besar dengan kapasitas lebih dari 500 MW. Listrik yang dihasilkan itu akan dimasukkan dalam sistem koneksi untuk lalu dialirkan ke zona presidensial, bisnis, dan industri. Tak ada yang salah dengan pola inii. Semua negara di dunia melakukannya demi alasan efisiensi. Namun, ada baiknya kita mengubah pola kita dalam penyediaan listrik.

Sistem PV dapat merevoIusi cara negara ini dalam memenuhi kebutuhan listrik, terutama untuk rumah tangga. Saat ini solar panel di seluruh dunia (khususnya dengan sistem pembangkitan terpusat) sudah mencapai kapasitas 1 gigawatt (GW) dan ada 15 GW yang sedang direncanakan (IEA, 2009). Kemandirian dalam pemenuhan kebutuhan listrik rumah tangga menjadi opsi yang menarik di tengah defisit listrik Indonesia. Bahkan masyarakat bisa dibuat untuk lebih bertanggung jawab atas konsumsi listriknya. Masyarakat bisa mengeset sejauh mana kebutuhannya dan seberapa besar sistem PV yang dibutuhkan. Cara ini bahkan selangkah lebih maju dibandingkan sistem prabayar yang digadang-gadang PLN.

Ilmuwan dari Stanford Uni¬versity, AS, Gilbert M Master, dalam bukunya Renewable and Efficient Electric Power System (2004) memberikan gambaran yang cukup menarik mengenai efisiensi PLTS. Dia memberikan contoh perhitungan tentang penggunaan PLTS mandiri di satu rumah di AS yang mengonsumsi 6.000kWh per tahun (konsumsi rumah menengah-besar di Indonesia). Dia menggambarkan dibutuhkan biaya sebesar USD13.500 (sekitar Rp125 juta) untuk memasang solar panel untuk memenuhi kebutuhan listrik di rumah itu. Angka ini terlihat cukup besar. Namun dengan skema potongan pajak yang cukup besar di AS pada tahun pertama rumah tangga tersebut dapat menghemat USD39 dan USD136 pada tahun ke-10. Bahkan pada tahun ke-30 (usia pakai sistem PV) keluarga tersebut bisa menghemat USD1.304 dibandingkan dengan memakai listrik dari perusahaan listrik.

Yang dibutuhkan dari konsep kemandirian listrik ini adalah konsep financing yang bagus. Perhitungan diatas baru akan terlihat rasional jika sistem PV itu dapat dibeli dengan sistem kredit. Tentu sedikit sekali rumah tangga Indonesia yang bisa mengeluarkan uang Rp125 juta sekaligus hanya untuk kebutuhan listriknya. Selain itu, diperlukan insentif dari pemerintah untuk mendorong PLTS lebih berkembang. Bentuknya bisa dalam insentif pajak impor dan pajak terhadap modul PV yang saat ini masih termasuk barang elektronik yang pajaknya tinggi.

PLTS seharusnya menjadi sumber energi masa depan Indonesia. Memang kita belum bisa melakukannya dalam lima tahun ini. Namun, jika tidak memprogramkannya dalam 5-10 tahun lagi, tentu ini adalah kesalahan besar. Ini adalah salah satu solusi agar Indonesia juga menjadi negara ramah lingkungan. Patut kita pertimbangkan dunia internasional saat ini kian peduli pada lingkungan. Mereka mengembangkan berbagai inovasi untuk lebih hijau. Mereka juga berupaya agar emisi gas rumah kacanya tak melebihi apa yang diamanatkan Protokol Kyoto.

Memang skema Reducing Emissions from Deforestation and Degradation (REDD) bisa sangat menguntungkan. Indonesia baru saja menandatangani letter of intent senilai USD1 miliar dengan Norwegia. Namun, jangan sampai keterbuaian Indonesia pada keuntungan yang mungkin didapat dari skema carbon finance membuat bangsa ini kurang mawas diri. Jangan sampai dalam 30-40 tahun ke depan ketika dunia ini makin efisien dan tak ada kelebihan kuota gas rumah kaca baru Indonesia kelabakan karena baru tersadar belum mengembangkan energi yang ramah lingkungan. Malah bisa jadi saat itu Indonesia menjadi salah satu negara yang melebihi kuota emisi GRK dan harus balik membayar kompensasi atas itu. Uang yang mungkin diterima dari skema carbon finance harus kembali ke negara-negara maju dalam bentuk membeli teknologi ramah lingkungan yang tak tergapai oleh Indonesia.

No Comments Yet

Leave a Reply

Your email address will not be published.