Artikel ini dimuat di Kompas pada 17 Juli 2010

KENAIKAN TARIF dasar listrik atau TDL kini kembali menghebohkan, terutama di kalangan industri. Demonstrasi juga marak di mana-mana. Tampaknya, isu tersebut menjadi wacana politik yang cukup ramai dibahas belakangan ini.

Direktur Utama PLN pernah melontarkan gagasan menggratiskan langganan listrik bagi 450 VA. Namun, alih-alih menggratiskan, yang bisa mengarah pada konsumsi yang tidak bertanggung jawab, kenapa tidak malah membangun kemandirian listrik?

Penggunaan energi surya bisa menjadi jalan keluar yang tentunya disinergikan dengan sumber energi terbarukan lainnya. Ini bisa dimulai di rumah-rumah kita.

Tren yang menguat

Saat ini jumlah kapasitas terpasang pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) di seluruh dunia sudah mencapai kapasitas 22 GW. Menariknya, sekalipun mayoritas masih digunakan di negara maju, beberapa negara berkembang sudah menggunakannya dengan skala cukup besar.

India sudah meng-install 120 MW yang umumnya tersebar dalam skala kecil. China yang terkenal dengan cadangan batu bara yang sangat banyak itu pun ternyata mulai mengembangkan sistem ini (305 MW). Atau, kita bisa tengok Ceko yang penggunaan PLTS-nya meningkat 761 persen dari 54 MW pada akhir tahun 2008 menjadi 465 MW akhir tahun 2009.

Bahkan, secara ekonomi, teknologi yang bisa melepaskan manusia dari polusi karbon ini cukup menjanjikan. John Rubino dalam bukunya, Clean Money: Picking Winners in the Green Tech Boom (2009), menekankan, salah satu sisi kekompetitifan solar home system (SHS) adalah harganya yang terus turun seiring dengan perkembangan teknologi. Selain itu, efektivitasnya pun terus membaik.

Ron Pernick dan Clint Wilder dalam bukunya, Clean Tech Revolution: The Next Big Growth and Investment Opportunity (2007), bahkan menggarisbawahi potensi bisnis penggunaan energi matahari. Mereka berdua tak lagi merepotkan masalah potensi penggunaan di berbagai lingkungan karena memang sudah ada beberapa pembuktian bahwa penggunaannya cocok untuk skala kecil di berbagai belahan dunia. Mereka menganggap bisnis tenaga surya adalah bisnis masa depan.

Dalam buku tersebut dipaparkan mengenai salah satu perusahaan India yang bergerak di bidang penjualan SHS, yaitu Solar Electric Light Company (SELCO). Perusahaan yang berdiri sejak 1995 ini sudah menjangkau 1 juta pelanggan dengan 25 unit bagian penjualan dan pusat servis di India. Perusahaan yang pendapatan per tahunnya dari hanya menjual SHS mencapai 3 juta dollar AS (Rp 27 miliar) ini membawa konsep financing yang cukup menarik bagi daerah pedesaan di India yang umumnya masih miskin.

Bertanggung jawab

Mencicil sistem sel surya akan memberikan perubahan revolusioner terhadap cara bangsa ini memenuhi kebutuhan listrik. Masyarakat bisa menyesuaikan besarnya solar house system yang dibutuhkannya. Masyarakat bisa dibuat untuk lebih bertanggung jawab atas konsumsi listriknya.

Saya memang bukan pakar keuangan, tetapi saya yakin konsep ini bisa dilakukan di Indonesia. Kita semua bisa melihat bagaimana usaha di bidang financing produk konsumsi di Indonesia maju begitu pesat. Sebuah televisi 21 inci dengan harga sekitar Rp 1,5 dijual tanpa uang muka dengan cicilan harian. Atau, mungkin sebuah motor bebek dengan harga sekitar Rp 12 juta bahkan bisa dijual tanpa uang muka dengan cicilan per bulan antara Rp 500.000 dan Rp 600.000.

Ilmuwan Stanford University, AS Gilbert M Masters, memberikan gambaran efisiensi SHS dalam bukunya, Renewable and Efficient Electric Power System (2004). Dia memberikan contoh perhitungan untuk pembangunan PLTS mandiri di satu rumah di AS yang mengonsumsi 6.000 kWh per tahun (konsumsi rumah menengah-besar di Indonesia) dibutuhkan biaya 13.500 dollar AS (sekitar Rp 120 juta). Angka ini terlihat cukup besar. Namun, dengan skema potongan pajak yang cukup besar di AS, pada tahun pertama rumah tangga tersebut dapat menghemat 39 dollar AS, 136 dollar AS pada tahun ke-10, bahkan 1.304 dollar AS pada tahun ke-30.

Saya mencoba untuk memasukkan angka konsumsi per bulan 250 kWh yang merupakan konsumsi rata-rata nasional keluarga dengan daya terpasang 1.300-2.200 VA. Disebutkan total biaya yang dibutuhkan 17.411 dollar AS (sekitar Rp 160 juta) dengan masa pakai 25 tahun. Angka yang besar. Namun, akan kian mengecil jika dikurangi dengan berbagai insentif yang akan didapatkan, yang pada contoh ini diterapkan di New York. Jumlahnya mencapai 9.141 dollar AS yang terdiri dari insentif pajak dan margin harga listrik.

Saya rasa, jika pelaku usaha SHS di Indonesia bisa menawarkan perhitungan mandiri seperti itu kepada masyarakat, tentu akan menjadi daya tarik tersendiri. Masyarakat tak bertanya-tanya lagi mengenai efisiensi yang bisa mereka dapatkan. Apalagi dengan kesadaran akan penyelamatan kondisi lingkungan yang kian tinggi di kelas menegah bangsa ini akan lebih menarik minat mereka, selain juga tetap merangkul rakyat kecil di pedalaman yang akses listriknya buruk. Bahkan, jika strategi marketing-nya cukup baik, bisa dijadikan penggunaan SHS sebagai bagian dari gaya hidup masyarakat perkotaan dan sarana menjangkau daerah terpencil.

Nah, agar SHS makin menarik, tentu harus ada insentif dari pemerintah. Tentu kita tak bisa menyalahkan jika masyarakat masih lebih memilih listrik dari PLN jika memang lebih murah. Angka-angka yang dijabarkan di atas tak akan kompetitif jika harga listrik PLN terlalu murah. Saat ini harga listrik masih di kisaran Rp 670 per kWh, padahal biaya pokok produksi PLN mencapai Rp 1.214 per kWh.

Pemerintah bisa saja melakukan pengurangan pajak terhadap alat-alat untuk membangun SHS atau lebih jauh lagi memberikan insentif lain dalam bentuk bantuan pinjaman atau lainnya karena penggunanya jelas telah berperan besar dalam mengurangi emisi karbon Indonesia. Selain itu, penggunanya secara tidak langsung juga sudah berperan besar untuk mengurangi subsidi bahan bakar yang diberikan pemerintah. Subsidi yang jumlahnya triliunan rupiah itu pun bisa dialihkan ke program pendidikan dan kesejahteraan jika banyak yang memakai SHS.