Artikel ini telah tayang di Koran Sindo, 26 Januari 2011

BELUM LAMA ini Dewan Guru Besar Universitas Indonesia menyelenggarakan simposium dengan judul Menuju Kemandirian Tatakelola Energi Guna Mencapai Ketahanan Energi Nasional. Saya semakin prihatin dengan kondisi energi Indonesia ketika mendengar paparan peta energi Indonesia, baik potensi maupun ancamannya, dari para pelaku energi Indonesia baik perusahaan swasta maupun BUMN. Indonesia sudah ada di dalam kubangan masalah energi.

Sebagai ilmuwan yang selama ini fokus mengembangkan pemanfaatan energi surya, sebenarnya reaIita itu tak membuat saya heran. Namun yang sungguh membingungkan adalah Indonesia belum berbuat banyak mengatasi masalah itu.

Ada beberapa masalah yang sangat mengganggu di sektor energi Indonesia. Pertama, energi lebih berperan sebagai komoditi dagang dibandingkan sebagai penggerak ekonomi. Selama ini kita terninabobokan mitos minyak. Padahal mitos ini sebenarnya harus sudah sejak lama terpatahkan, apalagi setelah keluarnya Indonesia dari OPEC, dan juga munculnya pro kontra mengenai subsidi BBM. Target lifting di kisaran 960.000 barel per hari dan konsumsi di kisaran 1,3-1,4 juta barel per hari sudah cukup menjadi gambaran. Hal ini pun terjadi di ranah energi fosil lainnya seperti batubara dan gas.

Sebenarnya Indonesia punya cadangan yang cukup besar, namun tampaknya pasar ekspor begitu menggiurkan sehingga pasar dalam negeri ditinggalkan. Perbandingan kecil bisa kita lihat dari masalah suplai batu bara. Berdasarkan perhirungan PLN (2010) biaya pembangkitan listrik dengan PLTU batu bara hanya membutuhkan rata-rata Rp450 per/kwh (harga batubara Rp900/kg), sementara menggunakan solar membutuhkan Rp2.100/kwh (harga solar Rp7.000/ liter). Namun kenyataannya untuk memenuhi domesctic market obligation (DMO) 25% saja sangat sulit.

Kedua, Indonesia masih belum menunjukkan usaha perbaikan signifikan dalam menerapkan konsep energy security. Energy security tidak hanya berbicara mengenai bahan bakar fosil, namun juga berbicara mengenai diversifikasi energi. Dalam hal ini sebenarnya pemerintah telah cukup tegas mengarahkan energy policy, dengan memberlakukan Perpres No 5 Tahun 2006 tentang Energi Mix Nasional. Kebijakan ini berusaha mengubah pola pemakaian energi Indonesia yang oil minded. Sayang sekali implementasi Perpres ini masih jauh dari maksimal.

Ketiga, sulit diingkari bahwa bangsa kita belum serius berbicara dan bertindak untuk mengurangi kurva permintaan energi fosil. Pada tahun 2009 Indonesia membakar 1,3-1,4 juta barel minyak per hari dan mengimpor hampir satu juta barel per hari senilai hampir Rp300 triliun. Andaikata saja kita mampu menghemat, tentunya APBN tak akan didera subsidi yang bisa mencapai ratusan triliun rupiah. Bayangkan, triliunan rupiah bensin bersubsidi menguap di Jakarta dan berbagai kota besar lainnya. Seharusnya subsidi dapat menjadi modal pembangunan subway yang nyaman untuk mengantarkan warga di daerah Lebak Bulus ke Sudirman hanya dalam 10 menit atau warga dari Bekasi ke pusat kota hanya dalam 15 menit.

Keempat, harus diakui bahwa belum ada insentif yang menarik untuk energi terbarukan. Biaya untuk memakai energi terbarukan cukup mahal, namun dengan insentif harusnya menjadi lebih menarik. lnilah yang misalnya terjadi pada mobil hibrida yang akan sangat sulit masuk pasar Indonesia. Negara maju pun memberikan banyak insentif untuk sektor ini demi mendorong perkembangannya.

Tren Global

Belum lama ini ada lomba yang diadakan salah satu perusahaan minyak asing mengenai efisiensi bahan bakar (Shell Eco Marathon). Terbukti mahasiswa-mahasiswa Indonesia bisa unjuk gigi menjadi juara (Tim Sapu Angin dari ITS). Secara logika orang awam dapat saja mempertanyakan mengapa dan untuk apa sebuah perusahaan yang melakukan penjualan minyak secara ritel melakukan lomba efektivitas bahan bakar? Saya yakin perusahaan ini telah memiliki rencana jauh ke depan, yang dilandasi oleh kesadaran bahwa mereka tak bisa selamanya menggantungkan bisnisnya pada bahan bakar fosil yang akan habis. Mungkin hal ini bias menjadi penyemangat bagi Pertamina dan pemerintah.
Saya jadi teringat kembali pada yang dikatakan oleh pakar yang oleh majalah Time dijuluki sebagai Hero for The Green Century, Herman Scheer, dalam bukunya Energy Autonomy: The Economic, Social and Technological Case for Renewable Energy (2007). Dia mengatakan bahwa energi terbarukan (renewable energy) akan menjadi satu-satunya sumber energi manusia, karena adanya keterbatasan cadangan dan masalah sosial yang ditimbulkan dari penggunaan energi fosil dan nuklir.

Kekhawatiran akan penggunaan energi fosil yang menjelang habis ini pada abad ini sudah disuarakan jauh-jauh hari, bahkan ketika energi fosil belum mencapai titik jayanya. Pada 1909, pemenang Nobel untuk bidang kimia Wilhelm Ostwald mengatakan bahwa bahan bakar fosil (yang merupakan warisan tak terduga) telah mengaburkan pandangan manusia mengenai prinsip-prinsip ekonomi yang abadi (Scheer, 2007, 32). Dia menyimpulkan bahwa ekonomi yang abadi tersebut harus didasarkan semata mata pada energi matahari karena inilah satu-satunya sumber energi yang abadi.

Tentu saja pandangan Wilhelm Ostwald mengenai energi matahari sejalan dengan tema favorit saya. Energi yang merupakan hasil dari reaksi fusi matahari itu tak terhingga jumlahnya. Adagium The sky is the limit sangatlah tepat untuk menggambarkan energi ini.

Saat ini hanya pencapaian teknologi yang menghambat manusia melangkah lebih jauh dalam menggunakan energi surya. Namun, kita harus ingat, lompatan teknologi itu selalu mencengangkan. Manusia pada abad ke-19 atau awal abad ke-20 mungkin tak penah membayangkan hal yang telah kita capai saat ini.

Oleh karena itu mau tidak mau, Indonesia harus belajar untuk melakukan alih teknologi yang berkenaan dengan pemanfaatan matahari sebagai sumber energi. Jika kita benar-benar berniat untuk menggunakan konsep energi ini dan ada politica will yang tegas tentu akan dilirik oleh para produsen besar di dunia. Lihat saja misalnya Sharp, salah satu raksasa elektronik Jepang, sudah dengan bangga memasang billboard besar yang menuliskan sebagai billboard pertama dengan tenaga matahari (solar powered) di daerah Thamrin, Jakarta.

Belum lama ini saya mengontak salah satu penyedia perangkat solar home system di Jakarta untuk menanyakan perkiraan biaya untuk membangun sistem di rumah sederhana. Saya mendapatkan angka antara Rp20-50 juta rupiah dengan masa pakai sekitar 20-30 tahun. Angka ini memang cukup mahal, namun akan makin murah nantinya jika ada insentif dari pemerintah. Dan akan jauh lebih murah jika industrinya dikembangkan secara masif.

Kita harus melihat pemakaian teknologi matahari sebagai perkembangan yang menjanjikan. Kita bisa lihat data yang dikompilasi British Petroleum (BP Statistical Review of World Energy 2010). Di sana disebutkan instalasi tenaga surya meningkat 369% dari 1.425 MW di tahun 2000 menjadi 5.266 di tahun 2005 dan kembali meningkat 435% menjadi 22.928 MW di tahun 2009.

Daripada harus bersusah-payah meyakinkan sana-sini untuk mengembangkan pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) yang nampaknya masih banyak mengalami resistensi dari masyarakat, akan lebih mudah mengembangkan sumber energi ini. Bagaimanapun Indonesia adalah konsumen yang besar. Potensi perkembangan kebutuhan Indonesia masih sangat tinggi. Tinggal kita yang harus belajar dari pengalaman kita dalam alih teknologi di bidang automotif.

Jangan sampai Indonesia begitu terbuai dengan manisnya skema perdagangan karbon. Karena kalaupun nanti pada akhirnya negara-negara maju terus kian bersih yang berarti mereka tak perlu membayar kompensasi, tentu negara seperti Indonesia akan kesulitan karena pemasukan berkurang. Belum lagi kalua malah Indonesia terjerat pada pola konsumsi boros energi dan tinggi emisi. Bisa jadi keadaan itu berbalik. Uang yang saat ini Indonesia harapkan dalam skema perdagangan karbon bisa kembali lagi ke negara maju dalam bentuk pembelian produk teknologi tinggi.