Artikel ini sudah tayang di Seputar Indonesia, Selasa 22 Maret 2011

BENCANA GEMPA dan tsunami di Jepang ternyata membawa bencana lain, yaitu bencana paranoid. Ketakutan akan nuklir kian luas, bahkan sampai ke Indonesia yang jaraknya ribuan kilometer.

Walaupun tampaknya ketakutan yang sangat berlebihan ini sebagai ekses dari liputan media massa Indonesia yang sangat bombastis, kondisi ini menyampaikan satu pesan jelas. Bangsa ini belum siap untuk menerima teknologi nuklir dalam skala besar seperti pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN). Penolakan akan kian keras jika pemerintah terus berusaha untuk merealisasikan mimpinya punya PLTN. Anehnya pemerintah masih ngotot akan tetap melanjutkan rencana membangun PLTN dengan aIasan agar tidak kalah dari bangsa lain.

Subsidi

Lalu kenapa saya memperhadapkan nuklir dan matahari? Alasan utamanya adalah dengan makin kuatnya pembahasan mengenai sumber energi masa depan, keduanya menjadi kandidat favorit sarana pemenuhan energi manusia. Namun selama ini energi nuklir, dengan segala bahaya latennya, mendapatkan kemudahan dan dukungan lebih dibandingkan tenaga matahari yang jauh lebih bersih.

Selama ini PLTN dikampanyekan sebagai sumber energi murah dan sangat ramah lingkungan. Namun, beberapa penelitian mulai mempertanyakan klaim murah tersebut. Salah satu yang sangat menarik perhatian saya dan juga banyak khalayak akademik adalah hasil penelitian duet peneliti dari Queen’s University, Ontario, Kanada, Zelenika Zovko dan JM Pearce ( Jurnal Energy Policy, Elsevier, 2011, in press) mengenai subsidi tak langsung pada PLTN.

Kedua peneliti tersebut melihat bahwa klaim murah yang diajukan selama ini sebenarnya seperti bom waktu bagi keuangan pemerintah. Alasannya investor PLTN membebankan kewajiban mereka jika suatu saat terjadi kecelakaan. Sekalipun tingkat kecelakaan PLTN sangat rendah, melihat risiko dari suatu PLTN yang terlalu besar, belum ada satu pun perusahaan asuransi di muka bumi ini yang berani memberikan pertanggungan penuh.

Berkaca pada tragedi Chernobyl, kerugian yang dialami Ukraina mencapai USD130 miliar (BBC News, 1998), Salah satu bencana energi modern terbesar yang dialami British Petroleum (BP) di Teluk Meksiko (2010) yang mencapai USD20 miliar terlihat sangat kecil.

Memang, sebenarnya tak ada subsidi secara kasatmata karena tak ada uang yang di-bayarkan oleh pemerintah. Tapi para investor tak akan berani membangun PLTN jika mereka harus membayar biaya premi asuransi yang sanggup menanggung jika terjadi kecelakaan nuklir.

Phil O’Keefe dan Geoff O’Brien dalam studinya mengamati PLTN di Inggris berkesimpulan bahwa PLTN membutuhkan biaya awal yang sangat besar dari mulai pembangunan hingga persiapan menjalankannya. PLTN juga dinilai inflexible karena membutuhkan waktu 20-25 tahun agar cost benefit yang dipromosikan baru dirasakan. Ini berarti “menyandera” uang publik dalam kontrak jangka panjang dan menghabiskan anggaran untuk pengembangan sumber energi alternatif lainnya. (The Future Use of Energy, 2010).

Zelonika menjelaskan bahwa dengan pemerintah mau untuk menjamin semua risiko kecelakaan nuklir, seharusnya mereka bisa berbuat lebih baik untuk pengembangan penggunaan sumber energi terbarukan yang kian menguat, tapi masih minim sokongan yaitu energi surya sistem photovoltaic (PV). Pemerintah seharusnya bisa menjamin pinjaman bank untuk mengembangkan pembangunan pabrik PV agar dapat lebih cepat mencapai skala keekonomiannya.

Kondisi itu bukanlah angan-angan karena selama ini terlihat industry ini kian efisien dan makin murah. Industri ini ekuivalen dengan Hukum Moore dibidang semikonduktor yang menyatakan tiap penggandaan jumlah produksi PV akan menghasilkan penurunan harga modul PV dengan persentase dobel digit. Pada 1979 harga modul sel surya mencapai USD32 per watt, pada 2006 harganya turun jauh menjadi USD3 per watt. Sementara pada 2005 jumlah penjualan modul sel surya mencapai USD11 miliar, lalu berkembang menjadi USD15 miliar pada 2006 dan diproyeksikan akan meroket menyentuh nilai USD60 miliar pada 2016 (Scientific American).

Menghindari Kepungan

Mungkin bisa dikatakan saat ini kita sudah dikepung oleh nuklir. Berdasarkan data International Atomic Energy Agency (IAEA) tahun 2009, terdapat 439 reaktor nuklir yang beroperasi di muka bumi yang tersebar di hampir seluruh benua kecuali Benua Australia dengan kapasitas terpasang 371.976 megawatt (MW). Lima besar pengoperasi PLTN adalah Amerika Serikat (104 reaktor, total 100.356 MW), Prancis (59 reaktor, total 63.260 MW), Jepang (55, 47.587 MW), Rusia (31, 21.743 MW), serta Korea Selatan (20, 17.451 MW). Pada 2008 (IAEA) ada 35 reaktor nuklir yang sedang dibangun di beberapa negara dunia dengan target kapasitas terpasang 29.343 MW. Pembangunan itu dipimpin Rusia (7 reaktor), China (6), dan India (6). Bisa dibayangkan berapa banyak Iimbah radioaktif yang akan kita wariskan ke generasi mendatang.

Kalau melihat tren perkembangan pemakaian tenaga surya di dunia terlihat bahwa bidang ini sangat menjanjikan. Kapasitas terpasang tenaga surya meningkat 369% dari 1.425 MW di tahun 2000 menjadi 5.266 MW di tahun 2005 dan kembali meningkat 435% menjadi 22.928 MW di tahun 2009.

Bob Llyod dan Andrew S Forest dari Department of Physics, University of Otago, Selandia Baru mengatakan bahwa jumlah total sinar matahari yang mencapai permukaan bumi jauh lebih besar dari penggunaan energi saat ini. Bahkan keduanya menyimpulkan bahwa jika hanya 1% saja dikonversi menjadi listrik lewat sistem PV dengan efisiensi 10% maka akan memenuhi kebutuhan energi dunia setidaknya hingga tahun 2050. (Journal of Energy Policy, Elsevier volume 38, 2010).

Namun ada satu masalah bahwa 1% luas dunia itu sangat besar dan sangat tidak mungkin. Pengembangan agar efisiensi PV meningkatlah salah satu jalan keluarnya dan pada titik inilah pemerintah berbagai negara di dunia, termasuk Indonesia, harus mengurangi subsidinya pada nuklir dan energi-energi fosil lainnya.