Artikel ini telah tayang di Seputar Indonesia, 9 April 2012

Akhir-akhir ini bangsa Indonesia disibukkan dengan masalah subsidi bahan bakar minyak (BBM). Rencana kenaikan harga BBM akhirnya ditunda karena kerasnya resistensi publik.

Walau demikian, tampaknya perdebatan masih akan terus berlanjut karena adanya keputusan sidang paripurna DPR yang menambahkan Pasal 7 ayat 6(a) pada APBN-P 2012 sehingga tentunya harga minyak BBM bersubsidi masih berada pada level tidak pasti. Dari berbagai sudut pandang yang ramai membicarakan pro-kontra subsidi BBM, dapat ditarik setidaknya dua simpulan.

Di satu sisi pemerintah ingin mengamankan APBN untuk pembangunan, sementara di sisi lain masyarakat terjepit di tengah keadaan tanpa pilihan energi lain. Naiknya harga bahan bakar minyak menjadi gong turunnya kemampuan ekonomi mereka. Rakyat di negara mana pun akan kesulitan ketika harga BBM naik,tetapi akan lebih sulit lagi di Indonesia ini karena memang pilihan lain selain BBM masih minim.

Sudah selayaknya bangsa ini mencari jalan keluar dari ketergantungan terhadap BBM agar tidak selalu menjadi momok yang selalu memicu konflik horizontal dan vertikal. Sudah saatnya kita— pemerintah dan rakyat—beraksi untuk mengurangi tingkat ketergantungan pada minyak bumi serta secara perlahan pada bahan bakar fosil lainnya.

Pola Konsumsi

Selama ini subsidi BBM dan energi lainnya seperti tarif dasar listrik (TDL) selalu mendapatkan perhatian utama. Lalu apakah pembicaraan mengenai cara agar subsidi itu tak lagi menjadi masalah tidak selayaknya mendapatkan porsi yang sama, atau setidaknya lebih besar dari saat ini? Ketika kita berdebat mengenai pasokan yang berkurang dan harga yang terus naik,tidakkah kita juga harus berbicara mengenai pola pemenuhan kebutuhan energi dan mengalihkannya ke yang lebih murah?

Dalam artikel saya sebelumnya di harian ini dengan judul Menilai Kebijakan Energi (SINDO, 11/11/2011) disebutkan bahwa memang pemerintah sudah melakukan langkah yang baik dengan membuat Rencana Induk Konservasi Energi Nasional (RIKEN) yang mencoba untuk mengatur konsumsi energi hingga tahun 2025.

Jika pada 2010 Indonesia memakai energi sebesar 1.226 juta setara barel minyak (SBM), pada 2025 diproyeksikan— dengan sudah memasukkan diversifikasi dan konservasi—Indonesia akan menggunakan 3.252 juta setara barel minyak. Namun tampaknya Indonesia masih akan terus berkutat dengan masalah konsumsi minyak.

Jika pada 2010 saja konsumsi minyak Indonesia “hanya” 550 juta barel sudah menimbulkan polemik besar mengenai subsidi BBM, maka apa yang akan terjadi jika pada 2025 ditargetkan menjadi 638,9 juta barel?

Memang sekilas ada perbaikan jika hanya melihat persentase energi mix. Pada 2010 pemakaian minyak bumi mencapai 44,8%, sementara di tahun 2025 diproyeksikan hanya 19%.

Namun angka absolutnya jelas lebih besar, yang berarti masalahnya lebih besar. Belum lagi kalau diperhatikan lebih detail komposisi sumber energi nonfosil. Ternyata dalam proyeksi tahun 2025 hanya ada 473,4 juta SBM yang berarti 15% dari proyeksi energi mix (tenaga air 65,8 juta SBM; panas bumi 167,5 juta SBM; nuklir 55,8 juta, SBM; biofuel 166,8 juta SBM; serta energi baru terbarukan lainnya 17,4 juta SBM).

Sangat disayangkan energi terbarukan (renewable energy) belum memperoleh perhatian signifikan. Padahal jika mengacu pada blueprint tersebut—yang sejauh ini paling komprehensif, minyak Indonesia sudah berada di level kritis. Minyak Indonesia diprediksi akan habis— tanpa penemuan cadangan baru dan tingkat konsumsi yang tetap—pada tahun 2028.

Insentif Energi Terbarukan

Selama ini Indonesia terlalu meremehkan sumber energi terbarukan. Kita tak perlu menunggu timbulnya segala macam masalah karena pemanasan global (global warming) ataupun datangnya berbagai macam insentif dari program Clean Development Mechanism (CDM) yang masih harus melalui perdebatan internasional yang alot. Dengan melihat kebutuhan domestik saja sudah seharusnya Indonesia bersiap-siap beralih menggunakan energi terbarukan yang berlimpah ruah seperti air, panas bumi, tenaga matahari,dan angin.

Bisa dikatakan bahwa penelitian di bidang energi terbarukan di dunia sudah lebih dari cukup. Begitu banyak pembuktian bahwa energi terbarukan seperti tenaga matahari, angin, air, arus laut, bioufuel sudah layak untuk dikembangkan dalam skala industri. Begitu banyak perusahaan skala dunia yang berani bergerak di bidang energi terbarukan ini, misalnya Suntech, Solarworld, First Solar (tenaga matahari), Vestas,Acciona Energia, Enercon (tenaga angin),Amyris, Solazyme, Petrobras (biofuel) dan banyak lainnya.

Kesemuanya adalah perusahaan yang menunjukkan progres positif karena energi terbarukan adalah sunrise industry, berkebalikan dengan industri perminyakan yang merupakan sunset industry. Kita masih punya kesempatan. Produksi listrik Indonesia (2009) baru sebesar 115 tera watt hour (TWH) per tahun, jauh dibandingkan AS (4.149), China (3.725), Jepang (1.115) atau Jerman (596).

Sementara jumlah kendaraan bermotor di Indonesia hanya 10,3 juta mobil penumpang dan 54,3 juta sepeda motor (BPS 2009), jauh dibandingkan misalnya AS dengan 254,2 juta mobil dan 7,9 juta sepeda motor. Bayangkan berapa banyak subsidi yang akan dihemat jika misalnya 20–50% dari seluruh kendaraan pribadi itu menggunakan biofuel atau bahkan tenaga listrik yang dihasilkan pembangkit listrik tenaga panas bumiatau matahari.

Harus ada berbagai kemudahan untuk mendorong pengembangan energi terbarukan di Indonesia. Banyak negara yang sudah memberikan insentif fiskal/perpajakan, subsidi, percepatan depresiasi, aturan mewajibkan pengembangan pemanfaatan energi terbarukan bagi yang menggunakan energi fosil dan banyak lainnya.Kesemuanya dilakukan untuk memicu investasi serta penggunaan energi terbarukan. Ide-ide kreatif yang sudah dilaksanakan di luar negeri layak kita contoh sekaligus perlengkap.

Misalnya untuk biofuel kita bisa berkiblat ke Brasil. Pemerintah Brasil sekalipun kaya minyak sangat memperhatikan pengembangan energi terbarukan, terutama biofuel. Ada tiga kebijakan utama yang menyokong kesuksesan produsen biofuel nomor dua dunia,yaitu menjamin semua produksi etanol akan dibeli BUMN Brasil Petrobras, bantuan bunga rendah bagi produsen etanol,serta penetapan harga jual standar biofuel 59% dari harga bensin. Langkah-langkah seperti itulah yang saat ini harus dilakukan pemerintah.

Kita sama sekali belum terlambat. Masih banyak yang bisa dilakukan untuk menyelamatkan bangsa ini dari jurang kehancuran energi. Pertanyaannya, apakah pemerintah mau mengupayakannya?.